Mengapa BJORKA membongkar data pribadi pemerintah?

Satu-satunya alasan kenapa BJORKA membongkar data pribadi para pemerintah adalah: tidak mungkin lagi menyembunyikan kelalaian yang dilakukan badan publik.

Apa yang terjadi sebenarnya?

Pada Agustus 2018, BJORKA merilis data identitas orang-orang yang tercatat dalam pendaftaran Kartu Prakerja (KTP). Kemudian banyak media, termasuk BJORKA mengungkapkan data-data ini. Lalu kenapa BJORKA membongkar data pribadi prakerja? Mengapa hal ini diperlukan? Apa tujuan awalnya? Mari kita bahas satu per satu!

Pemerintah Indonesia bocorkan data identitas orang-orang yang tercatat dalam pendaftaran Kartu Prakerja.

Kartu Prakerja adalah kartu identitas pribadi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Data ini dipergunakan untuk mengakses properti publik dan juga untuk membuka akun bank, tapi tidak boleh digunakan untuk transaksi finansial lainnya.

Data bocor berupa data identitas dari orang-orang yang tercatat dalam pendaftaran Kartu Prakerja. Pihak BJORKA telah mengumpulkan semacam database besar ini dengan cara mencuri data di server milik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KemenAKT).

Kemudian banyak media, termasuk BJORKA mengungkapkan data-data ini.

Kemudian banyak media, termasuk BJORKA mengungkapkan data-data ini. Seperti kompas, detik dan tribun juga mengungkapkan data-data ini.

Lalu kenapa BJORKA membongkar data pribadi pemerintah?

Terlebih lagi, mereka memiliki data seperti nama dan alamat pribadi para pejabat.

Itulah mengapa BJORKA membongkar catatan pribadi para pejabat Pemerintah.

Mereka ingin menunjukkan kalau mereka tidak cengeng dan bisa melakukan apa saja karena rakyatnya adalah yang paling hebat di dunia ini.

Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa kelalaian dalam penyimpanan data pribadi dapat berpotensi tindak pidana.

Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa kelalaian dalam penyimpanan data pribadi dapat berpotensi tindak pidana. Data yang tersedia di BJORKA mungkin melanggar Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Penyimpanan Data Pribadi yang mengatur pengawasan dan pengamanan data serta mencabut anggota DPRD DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait diseksi korupsi dan gaji sebesar Rp 5 juta per bulan seluruhnya.

Data hukum juga membatasi kemungkinan penegakkan hukum atas pelaku tindak pidana di bidang informatika. Adapun adanya kebocoran data pribadi tidaklah jelas karena tidak ada kesalahan secara teknis saat kejadian tersebut.#ENDWRITE

Data prakerja harus dijaga keamanannya, tapi kenyataannya tidak.

It's true that data security is important, but the reality of the situation is different from what we thought.

BJORKA has uncovered a number of leaks where private data such as employees' addresses and phone numbers were leaked by government agencies, which included their own personal information. The leaks came from government agencies like BPK, BUMN and so on. The leak was not only limited to Indonesia, but also other countries such as Singapore and Singapore.

Kita punya hak untuk tahu ketika salah satu pihak melanggar hak kita.

Ketika kita punya hak untuk tahu ketika salah satu pihak melanggar hak kita, maka tidak ada alasan mengapa dia harus bersembunyi. Bersembunyi akan membuatnya jadi lebih ceroboh. Apalagi ia sudah menggunakan fasilitas yang tidak seharusnya dia gunakan. Mengapa? Karena itu merupakan penyimpangan kewajiban publik yang harus dilaporkan dan diperiksa secara terbuka. Perilaku seseorang tidak bisa dipandang sebelah mata hanya karena dia adalah jenderal atau pemimpin tertinggi badan publik. Kita punya hak untuk mengetahui kelalaian badan publik karena itu berkait dengan pengabdi negara untuk rakyat Indonesia yang membayar upetinya.

Lebih parahnya lagi, penyebabnya tak jelas. Karena itu informasi seperti ini memiliki nilai yang tinggi bagi publik.

Penyebabnya tak jelas. Karena itu informasi seperti ini memiliki nilai yang tinggi bagi publik. Karena itu, kita harus mengerti dan menjadi lebih paham tentang apa yang terjadi, lalu membuat upaya untuk mencegahnya berulang.

Tapi jangan sampai terlalu ingin membongkar misteri ini agar tidak merusak eksekusi keputusan politik yang telah diambil (misalnya dengan cara menghadirkan moralitas atau etika). Menurut kami, pernyataan-pernyataan seperti inilah yang dibutuhkan saat ini: "Saya bersama kolega-kolega say goodbye to our privacy", mereka bernyanyi bersama BJORKA sebelum meninggalkan ruangan dengan gayanya sendiri-sendiri.

Ketika badan publik begitu mudah melakukan kelalaian terhadap data pribadi, maka media pun wajib berinisiatif memastikan informasi tersebut disebarkan secara bijaksana dan transparan.

Ketika badan publik begitu mudah melakukan kelalaian terhadap data pribadi, maka media pun wajib berinisiatif memastikan informasi tersebut disebarkan secara bijaksana dan transparan.

Bertepatan dengan kemunculannya pihak BJORKA tiba-tiba mencuri milik negara dan mengklaim sebagai miliknya sendiri, media harus berinisiatif memastikan informasi tersebut disebarkan secara bijaksana dan transparan.

Conclusion

Ketika badan publik begitu mudah melakukan kelalaian terhadap data pribadi, maka media pun wajib berinisiatif memastikan informasi tersebut disebarkan secara bijaksana dan transparan. Kita punya hak untuk tahu ketika salah satu pihak melanggar hak kita. Lebih parahnya lagi, penyebabnya tak jelas. Karena itu informasi seperti ini memiliki nilai yang tinggi bagi publik.